HOTLINE : (0291) 430 080 | bappeda.kuduskab@gmail.com

Produk Bappeda

Produk Bappeda adalah beberapa produk yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Kudus untuk mendukung kinerja dari Bappeda dalam rangka membangun perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus sehingga menjadikan Kudus sebagai daerah yang maju, mandiri dan didukung dengan perencanaan yang baik menuju Kudus yang semakin sejahtera.

SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Kabupaten Kudus

Dalam rangka melaksanakan pembinaan penataan ruang di Kabupaten Kudus dan memberikan keterbukaan informasi kepada publik tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan penyebarluasan informasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang berbasis internet/web dengan aplikasi Geograhical Information System (GIS), yang untuk selanjutnya disebut Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Kabupaten Kudus. Simtaru ini dapat di akses melalui www.gis.kuduskab.go.id dimaksudkan untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai penataan ruang di kabupaten kudus secara spasial sehingga masyarakat di Kabupaten Kudus secara khusus dan masyarakat umum lainnya secara umum dapat mengetahui perencanaan penataan ruang di Kabupaten Kudus dengan mudah.


Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Kudus agar mudah diakses oleh masyarakat, pelaku dunia usaha dan investor yang membutuhkan dan akan memanfaatkan ruang di Kabupaten Kudus.

Website Kabupaten Kudus

Website Kabupaten Kudus merupakan website resmi Kabupaten Kudus. Sebagai salah satu alat publikasi atas informasi terhadap masyarakat Kudus khususnya, dan masyarakat luar umumnya, website Kabupaten Kudus memiliki konten segala informasi tentang Kabupaten Kudus, mulai dari Sistem Administrasi Pemerintahan, kebudayaan sampai dengan objek wisata yang ada di Kabupaten Kudus.


Selain itu juga website Kabupaten Kudus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kudus, menyuguhkan berbagai berita terbaru yang ada di Kabupaten Kudus. Dengan adanya informasi yang dipublikasikan di website resmi Kabupaten Kudus ini, dapat menjadikan referensi dan salah satu sarana untuk mengenalkan Kabupaten Kudus ke masyarakat yang lebih luas.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Jawa Tengah

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan pemerintah daerah yang penggunanya adalah Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem.


Kegunaan SIPPD untuk menampung usulan kegiatan dari pengguna SIPPD menurut alur penggunaan dan jangka waktu uang ditentukan sesuai dengan tahapan perencanaan.

e-Musrenbang

e-Musrenbang merupakan media dalam upaya meningkatkan efektivitas dan sinergi proses perencanaan bottom-up dan top-down sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Aplikasi e-Musrenbang yang merupakan aplikasi yang berbasis website yang dapat menghasilkan materi usulan pendanaan dan kegiatan yang dapat digunakan dalam Musrenbang Provinsi (hasil usulan Kabupaten/Kota) serta Musrenbang Nasional (hasil usulan Provinsi) sebagai masukan dalam Penyusunan RKP.
Hasilnya kemudian difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan RKA K/L yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBN.

e-Planning Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus telah menggunakan e-planning dalam perencanaan pembangunan yang berbasis Website. Tujuan dari e-planning adalah untuk meningkatkan kualitas data dan informasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, yang terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berbasis web.


Dalam e-planning di Kabupaten Kudus ada beberapa content atau fasilitas yang disediakan, antara lain penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kudus, penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Kabupaten Kudus, Simrenbang (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kudus, dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kudus.
Dengan adanya e-planning, penyusunan RPJMD, Renstra, Perencanaan Pembangunan, dan Monev dapat berjalan lebih baik, lebih efektif dan akurat.

Bangumas Kabupaten Kudus

Bang Umas merupakan suatu sistem informasi yang digunakan sebagai wadah usulan atau aspirasi masyarakat dan untuk mengakomodasi, mendokumentasi serta sebagai monitoring usulan – usulan masyakarat yang diajukan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kudus.


Tujuan dari Bangumas ini adalah sebagai berikut :

  • Memberikan layanan informasi publik tentang perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus melalui aplikasi online;
  • Menjadi media usulan pembangunan bagi masyarakat secara online yang nantinya dapat ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
  • Sebagai bentuk transparansi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Layanan Bappeda

Bappeda di dalam tugasnya untuk merencanakan pembangunan daerah khususnya Kabupaten Kudus, memiliki beberapa bidang yang mempunyai tugas dan fungsi yang diharapkan untuk membantu pemerintahan di dalam perencanaan pembangunan. Tugas dan Fungsi dari masing-masing bidang berbeda-beda, dan setiap bidang juga memiliki spesifikasi kerja masing-masing.

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusun perumusan kebijakan umum dan kebijakan strategis pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang Pemerintahan & Sosial Budaya.


Bidang Pemerintahan, sosial dan Budaya terdiri dari :
- Sub Bidang Pemerintahan; dan
- Sub Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi, dan dunia usaha serta penanaman modal.


Bidang Ekonomi terdiri dari :
- Sub Bidang Inkop, Perdagangan, DU & Pariwisata; dan
- Sub Bidang Pertanian

Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana

Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, , membina, dan mengendalikan kegiatan bidang Fisik dan Prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Fisik dan Prasarana.

Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
- Sub Bidang Prasarana Daerah

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang penelitian, pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari :
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- Sub Bidang Pengolahan Data dan Statistik

Standar Layanan Bappeda

Jenis Layanan : Pelayanan Konsultasi/Koordinasi

No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  2. UU No. 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2209 tentang Pelayanan Publik
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Persyaratan Pelayanan
Perangkat Daerah (PD)/ Instansi Pemerintah
- Tidak ada persyaratan khusus
Pelajar / Mahasiswa
- Surat keterangan dari sekolah/ universitas
- Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Melampirkan salinan dan menunjukkan kartu pelajar/ mahasiswa yang masih berlaku
Masyarakat Umum
- Surat permohonan dari lembaga yang berwenang
- Melampirkan salinan dan menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. 1. Menyerahkan persyaratan
  2. 2. Menunggu Disposisi
  3. 3. Menerima layanan konsultasi/ koordinasi
4. Jangka Waktu Penyelesaian Paling lambat 1 hari
5. Biaya/ Tarif -
6. Produk Layanan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor
8. Kompetensi Pelaksana Memahami materi pelayanan konsultansi/koordinasi
9. Pengawasan Internal
  1. 1. Atasan Langsung
  2. 2. Laporan pelaksanaan kepada atasan
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan
Pengaduan bisa melalui :
- e-mail Bappeda bappeda.kuduskab@gmail.com dan bappeda@kuduskab.go.id
- Website Bappeda : bappeda.kuduskab.go.id
- Nomor Telepon : 0291 430080/ Fax : 0291 445324
Pengaduan/Saran tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
11. Jumlah Pelaksana 34 (tiga puluh empat) orang ASN dan 1 (satu) Tenaga Ahli IT Bappeda
12. Jaminan Pelayanan
  1. 1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan
  2. 2. Petugas Pelayanan yang berkompeten di bidangnya
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan
  1. 1. Komitmen dari petugas untuk memberi layanan konsultansi/koordinasi yang nyaman dan akuntabel
  2. 2. Fasilitas ruangan, perlengkapan dan peralatan yang nyaman dan memadai
  3. 3. Tersedia tabung pemadam kebakaran
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
  1. 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan/layanan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda secara internal dan berkala, melalui rapat kerja intern Bappeda
  2. 2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan/layanan dilakukan melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (e-SKM) di http://e-skm.kuduskab.go.id/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Informasi/ Permintaan Data

No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Gubernur No. 52 Th 2016 Tentang Single Data System Yang Telah Diubah Menjadi Peraturan Gubernur No. 20 Th 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 52 Th 2016 Tentang Single Data System
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Persyaratan Pelayanan
Perangkat Daerah (PD)/ Instansi Pemerintah
- Surat pengantar dari Instansi
Pelajar / Mahasiswa
- Surat keterangan dari sekolah/ universitas
- Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Melampirkan salinan dan menunjukkan kartu pelajar/ mahasiswa yang masih berlaku
Masyarakat Umum
- Surat permohonan dari lembaga yang berwenang
- Melampirkan salinan dan menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. 1. Menyerahkan persyaratan
  2. 2. Menunggu Disposisi
  3. 3. Menerima layanan konsultasi/ koordinasi
4. Jangka Waktu Penyelesaian Paling lambat 1 hari
5. Biaya/ Tarif -
6. Produk Layanan Pelayanan Pelayanan Informasi/ Permintaan Data Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor
8. Kompetensi Pelaksana Memahami materi pelayanan konsultansi/koordinasi
9. Pengawasan Internal
  1. 1. Atasan Langsung
  2. 2. Laporan pelaksanaan kepada atasan
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan
Pengaduan bisa melalui :
- e-mail Bappeda bappeda.kuduskab@gmail.com dan bappeda@kuduskab.go.id
- Website Bappeda : bappeda.kuduskab.go.id
- Nomor Telepon : 0291 430080/ Fax : 0291 445324
Pengaduan/Saran tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
11. Jumlah Pelaksana 34 (tiga puluh empat) orang ASN, 1 (satu) orang PHD dan 1 (satu) Tenaga Ahli IT Bappeda
12. Jaminan Pelayanan
  1. 1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan
  2. 2. Petugas Pelayanan yang berkompeten di bidangnya
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan
  1. 1. Komitmen dari petugas untuk memberi layanan konsultansi/koordinasi yang nyaman dan akuntabel
  2. 2. Fasilitas ruangan, perlengkapan dan peralatan yang nyaman dan memadai
  3. 3. Tersedia tabung pemadam kebakaran
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
  1. 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan/layanan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda secara internal dan berkala, melalui rapat kerja intern Bappeda
  2. 2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan/layanan dilakukan melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (e-SKM) di http://e-skm.kuduskab.go.id/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)