Admin

Pj. Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie secara resmi membuka program kuliah kerja nyata (KKN) tematik

Pada Hari Senin, 24 Juni 2024, Pj. Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie secara resmi membuka program kuliah kerja nyata (KKN) tematik yang diinisiasi Universitas Negeri Semarang (UNNES) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus.

Sebanyak 471 mahasiswa dari UNNES Semarang akan terlibat dalam KKN ini, tersebar di 42 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh selama kuliah sebagai alat untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai permasalahan yang ada di masyarakat desa. Diharapkan bahwa mahasiswa tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berbaur dengan masyarakat setempat untuk lebih memahami kondisi wilayah masing-masing.

Pelaksanaan KKN ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan strategis, antara lain:

1. Menggali potensi unggulan dari 132 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Kudus, dengan fokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal.

2. Verifikasi dan pemutakhiran data terkait kemiskinan di 42 desa yang menjadi lokasi KKN, guna mendukung perencanaan program-program pembangunan yang tepat sasaran.

3. Penanganan kasus stunting di dua desa, yaitu Kedungsari dan Papringan, dengan upaya untuk  meningkatkan kesehatan balita dan mendukung pertumbuhan generasi muda secara optimal.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kudus menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif dari para mahasiswa UNNES dalam membantu menyusun solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di Kabupaten Kudus.

Author

BAPPEDA

Kabupaten Kudus

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.